KUHP Baru memberikan paradigma baru sekaligus langkah maju bagi penerapan hukum pidana di Indonesia. Tim Publikasi Hukumonline. 12 Oktober 2024. Bacaan 4 Menit. Sejumlah narasumber dalam Seminar dengan tema 'Menyongsong Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum …
Penghancuran, pengrusakan barang dan pemalsuan dokumen merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana …
Namun sejak tahun 1968, Theodor Meron, penasihat hukum Kementerian Luar Negeri Israel, memperingatkan bahwa menurutnya, penghancuran rumah tersangka teror di wilayah pendudukan bertentangan dengan ...
Perang Penghancuran Warisan Budaya di Timbuktu (Studi Kasus Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/12-01/15 Ahmad Al Faqi Al Mahdi) Diva Salsabila Ferdiansyah1, Handoyo Prasetyo2 ... Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan ... Penerapan hukum pidana (criminal law appliccdion). b) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). c) Mempengaruhi pandangan masyarakat
penegak hukum memandang masyarakat dari kedudukan sosialnya bukan dari kejahatan apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut dalam proses hukum (Ompu Jainah, …
genai hak asasi manusia di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999. Adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya …
Penerapan hukum gravitasi Newton dapat diterapkan untuk menjelaskan gerak benda-benda angkasa. Hukum hukum ini menjabarkan gerakan dua badan ... dan kepadatan kawah hampir menjadi jenuh-ketika pembentukan kawah baru diseimbangkan dengan penghancuran yang lama. Jumlah kawah yang besar menunjukkan bahwa …
Didalam penerapan hukum keluarga terdapat perbedaan dan persamaan antara hukum keluarga di mesir dan di Indonesia dimana dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah …
Tantangan penerapan hukum internasional secara konsisten, kata Retno, tentu akan menjadi bagian dari pembahasan dalam Konferensi Nasional kali ini. Menurutnya, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik, meluasnya konflik, dan munculnya potensi-potensi baru, sangat penting untuk membahas isu ini.
Penghancuran dan pengrusakan yang sering kali terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham seringkali mengganggu keamanan dan kenyamanan …
Hukum Ohm dikemukakan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm (Wahyudi, 2017). Hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yang melewati bahan pengantar adalah berbanding lurus dengan arus yang mengalir melalui bahan tersebut (Arnas & Anam, 2019). Secara matematis Hukum Ohm ditulis pada persamaan 3: V = I …
Literasi Hukum – Di era serba praktis ini, nikah siri menjadi salah satu topik yang kadang muncul di tengah masyarakat Indonesia, baik di meja makan keluarga maupun dalam diskusi serius di warung kopi.. Bagi sebagian orang, nikah siri mungkin terdengar seperti solusi cepat dan mudah untuk berbagai masalah pernikahan—mulai …
1. Penerapan P3B Aspek Hukum Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Internasional P3B merupakan perjanjian antara negara berdaulat dan mempunyai status legal sebagai perjanjian internasional dan berfungsi sebagai perjanjian pembuat undang-undang (law makin treaties) berdasar hukum publik inter-
Selain dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin penangguhan penahanan dikabulkan. Syarat penangguhan penahanan tersebut, yakni: Tersangka …
Penerapan hukum termodinamika I ini contohnya adalah pada bunga es di kulkas. Jika kulkas disebut sebagai sistem dan panas yang ada di luar nya adalah lingkungan. ... Pernyataan 2: Bumi berada dalam suatu keadaan tumbuh dan bertambah, tetapi bumi ini pun berada dalam keadaan penghancuran dan penguraian. Bumi ini dihancurkan di …
mencapai gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Hukum dan Kominikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata yang terjadi di Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 silam.
Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah dan Implikasinya Bagi Indonesia. satria nugraha. ... juga menimbulkan …
Pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menganut hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan dan direncanakan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh, artinya pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa …
_____, 2011, Hukum Pertanahan dalam sistema hukum Indonesia, UNPAD Press, Bandung. ... Fauzi, 1997, Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme, Dinamika politik Agraria Indonesia Pasca Kolonial (Dalam Reformasi Agraria), penerbit Fakultas Ekonomi UI Jakarta. ... 2008, Penerapan Prinsip-Prinsip pembaruan …
Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Perang Penghancuran Warisan Budaya di Timbuktu (Studi Kasus Mahkamah Pidana Internasional Nomor ICC-01/12-01/15 Ahmad Al Faqi Al Mahdi) ... Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Terhadap Kasus …
Situs Hukum - Setelah mempelari pokok bahasan ini diharapkan kamu bisa dan mampu menjelaskan mengenai tindak pidana kejahatan berkenaan dengan perusakan dan pengahancuran benda serta unsur-unsurnya. Perusakan dan Penghancuran …
Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia Oleh Muhammad Irsan Tujuh puluh tahun sudah umur negara ini, tetapi apa yang selama ini dicita-citakan oleh seluruh rakyat belum juga kunjung tiba. Salah satu harapan rakyat untuk menapai negara yang dicita-citakan adalah dengan adanya sistem hukum yang kuat, yang dibangun dengan tujuan …
Penerapan hukum mencakup penangkapan, penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. 4. Sistem Peradilan. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari pengadilan umum, agama, administrasi negara, dan militer. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam peradilan memiliki fungsi pengawasan dan menetapkan putusan kasasi.
_____, 2011, Hukum Pertanahan dalam sistema hukum Indonesia, UNPAD Press, Bandung. ... Fauzi, 1997, Penghancuran Populisme dan Pembangunan …
Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup sesorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ...
keagamaan, penganiayaan, perkosaan, penghancuran rumah ibadah dan sebagainya. Disamping itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara yang …
Mengetahui Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri pekanbaru dalam PERKARA NOMOR 1234/PID.B/2020/PN PBR yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama di muka umum. Hambatan dalam penerapan hukum terhadap
Untuk mempidana dengan tuntutan "pengrusakan barang / properti", tidak harus benda (milik pihak lain) yang dirusak secara tanpa izin tersebut, memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Cukup ketika benda tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagaimana sedia kala, karena dirusak oleh pelaku, maka pasal ancaman …
Kenyataan semacam itu diperburuk oleh adanya penghancuran gerakan sosial kiri pada tahun 1965 yang sebelumnya mendorong perjuangan keadilan distributif agraria dan kepemilikan ternak secara lebih ...
Berbicara mengenai dinamika, tentunya tidak terlepas dari Hukum Newton, dari hukum yang pertama sampai yang ketiga. Semuanya membahas tentang gerak benda serta penyebab mengapa benda …
Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana turut serta melakukan penyerobotan tanah dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo, Penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Menurut penulis penerapan sanksi pidana bagi para pelaku telah …
Oleh karena itu, penerapan Pilar 1 Amount A akan membutuhkan ketentuan yang jelas dan berkepastian hukum tinggi. "Kalau kepastian hukum dan ketentuan penerapannya sulit dipahami, penerapannya nanti juga akan sulit dilakukan," katanya dalam focus group discussion (FGD) Kesiapan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengenaan …
